Kemendesa – Astra Teken MoU Bangun Desa Sejahtera

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar

BR/Humker/KDPDTT/VII/2020/41
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan PT Astra International Tbk untuk melanjutkan program Desa Sejahtera Astra (DSA) di seluruh Indonesia.

DSA merupakan program Astra bekerjasama dengan Kemendes PDTT dan telah dilakukan sejak 2012 silam dan akan dilanjutkan di tahun 2020, dimana warga desa diberikan pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan bantuan prasarana, fasilitasi modal dan pemasaran produk.

"Program ini sangat mendukung apa yang menjadi harapan dan cita-cita Kemendes PDTT, dimana segala upaya yang sudah, sedang dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa mendapat dukungan dari berbagai pihak," ucap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat menyaksikan penandatanganan MoU secara virtual, Rabu (29/7/2020).

Sejak program itu digagas hingga 2019 total sudah ada sekitar 645 DSA yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan akan dilanjutkan l pada tahun 2020 untuk mengembangkan 105 desa, sehingga total menjadi 750 DSA.

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, program tersebut selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya Desa tanpa Kelaparan, dan Desa sehat dan sejahtera.

Gus Menteri menyadari, tanpa ada dukungan dari berbagai pihak Kemendes PDTT tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karenanya, dukungan dari Astra sangat membantu pemerintah untuk melakukan percepatan desa sejahtera di seluruh Indonesia.

"Saya berharap atas nama warga masyarakat desa, jumlah desa sejahtera nanti terus bertambah dari waktu ke waktu," pungkas Gus Menteri yang baru mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta itu.
Teks: Badriy/ Kemendesa PDTT

Pendamping Monitoring Pembangunan Jembatan Memakai Protokol Kesehatan Pakai Masker

Sosmed Aceh Utara - Seunuddon, Gampong Alue Kiran melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dengan pagu dana sebesar Rp. 35.210.000,. (tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dikerjakan secara swakelola dengan metode Padat Karya Tunai di Desa, manfaat kegiatan pembangunan jembatan ini sebagai tempat penyeberangan untuk memasukan alat bajak sawah traktor dan hand traktor juga memudahkan mengangkut hasil pertanian untuk melewati jaringan saluran induk pada irigasi di Gampong Alue Kiran Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara
Selama ini masyarakat kewalahan ketika musim tanam untuk memasukan alat bajak sawah dan pada saat musim panen juga kewalahan tidak dapat menempuh jalan pintas untuk mengangkut hasil panen padinya, karena tidak adanya jembatan untuk menyeberang menuju ke lahan persawahan mereka, dengan terpaksa mereka harus memutari jaringan saluran induk ini sehingga menempuh jalan yang jauh. (25/07/2020)

Melakukan monitoring pada kegiatan jembatan yang di danai oleh dana desa tahun anggaran 2020 dalam pemantauan Mustafa yang sebagai Pendamping Lokal Desa di Gampong Alue Kiran, "kegiatan tersebut berjalan sesuai harapan dan juga berpedoman pada gambar desain RAB"

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Padat Karya Tunai Desa adalah diprioritaskan bagi:

• anggota keluarga miskin;
• penganggur;
• setengah penganggur; dan
• anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
• memberikan kesempatan kerja sementara;
• menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
• mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
• berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
• difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

Manfaat Padat Karya Tunai Desa

• menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
• menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
• mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal;
• meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
• mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting).

3. Dampak

• terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
• turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
• turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
• turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
• turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa, swakelola:

• kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola; dan
• sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
• mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
• Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

Protokol Kegiatan Padat Karya Tunai Desa, Pemerintah Gampong harus:

• membersihkan peralatan kerja dengan disinfektan;
• menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
• menyediakan tempat sampah tertutup;
• menyediakan masker untuk para pekerja;
• menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol

Protokol Kegiatan Padat Karya Tunai Desa, Pekerja harus:

• dalam kondisi sehat;
• menjaga kebersihan dengan mencuci tangan;
• selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
• menjaga jarak fisik minimal 2 meter;
• membawa peralatan kerja sendiri;
• menghindari kontak fisik, seperti bersalaman dan lain-lain;
• membuang sampah pada tempatnya;
• membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah (davi)

Pelatihan e-DMC dan e-HDW Di Aula Kecamatan Payabakong

Pemerintah Kecamatan Payabakong  
Gelar Sosialisasi Aplikasi eDMC-19 dan eHDW

Sosmed Aceh Utara – Payabakong, Pelatihan Mandiri aplikasi eDMC dan aplikasi eHDW untuk di ikuti oleh KPM dan operator dari 39 gampong di Kecamatan Paya Bakong. Pelatihan Aplikasi eDMC (Aplikasi Desa Melawan Covid) dan eHDW (Aplikasi Human Development Worker), Pelatihan ini juga di ikuti oleh semua Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk Kecamatan Payabakong. Turut hadir sebagai narasumber dari Pendamping Profesional Indonesia Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPI P3MD) Kabupaten Aceh Utara Tgk. Yusak sebagai Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna dan T. Saiful Akbar sebagai Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (23/07/2020)

Sosialisasi dan Pelatihan untuk menggunakan kedua aplikasi tersebut sebagai sarana pelaporan online. Pelatihan yang diadakan pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020 tersebut dilaksanakan dua sesi pertama aplikasi e-HDW dilanjutkan sesi kedua aplikasi e-DMC.

Operator Aplikasi dan Kader Pembangunan Manusia (KMP) yang telah ditunjuk gampong diharapkan membantu kinerja Pemerintah gampong dalam melaporkan Aplikasi Desa Melawan Covid-19 menggunakan aplikasi e-DMC dan e-Human Development Worker menggunakan aplikasi e-HDW. Upaya ini cukup praktis karena aplikasi dapat diinstal pada handphone Android sehingga dapat dilakukan pelaporan online agar pencegahan terjadinya stunting dapat dilakukan dan perkembangan mengenai hasil usaha pencegahan penyebaran Covid-19 setelah dilakukan protokol kesehatan dapat terpantau.

eDMC dan eHDW adalah dua Aplikasi yang diluncurkan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Tujuan dalam kegiatan pelatihan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Tgk Yusak selaku sebagai TA TTG di TPPI P3MD Aceh Utara “Kegiatan ini memberikan perkenalan dua aplikasi baru ini dan sebagai peningkatan kapasitas kerja daripada kpm dan operator gampong itu sendiri, terkait dengan covid 19 ini ada aplikasi yang namanya eDMC, kemudian terkait dengan stunting juga ada aplikasi eHDW. Kerena data di era digital ini harus sudah memakai aplikasi semuanya”

Serupa dengan apa yang dikatakan oleh Ray Natur Helmy selaku Pendamping Desa di Kecamatan Payabakong yang mengikuti kegiatan ini. “Setelah pelatihan ini maka diharapkan nanti pelaku dari gampong bisa menjalankan aplikasi e-DMC dan e-HDW yang di unduh dari smartphone, aplikasi dari kementerian desa untuk pendataan covid 19. Karena yang nanti menjalankan aplikasi ini adalah KPM, atau kader pembangunan manusia yang di tunjuk langsung oleh Geuchik. (davi)

Gus Menteri, Penjabaran 17 Sustainable Development Goals (SDGs), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar

BR/Humker/KDPDTT/VII/2020/27

Sosmed Aceh Utara - Kemendes Genjot Penjabaran 17 Plus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa
Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya untuk wujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan alias sustainable development goals (SDGs).

Sampai saat ini, setidaknya ada 17 tujuan pembangunan desa berkelanjutan yang terus digodok oleh Kemendes PDTT.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyatakan, 17 tujuan pembangunan desa itu akan terus disempurnakan.

“Kita terus melakukan penyempurnaan terhadap banyak hal yang sudah sempurna dan dirumuskan oleh Kemendes PDTT lima tahun belakangan ini,” kata Gus Menteri di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (23/07/2020).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini menilai, perlu memotret desa dengan kacamata SDGs. Alasannya, selain sudah terukur dan sudah diakui, bicara Desa tidak bisa dalam konteks keindonesiaan saja.

“Kita harus sampaikan kepada dunia bahwa desa-desa kita ini memang sudah baik dan memakai standar ukuran yang sudah baik, yang memang baik dan diakui secara internasional,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kemendes PDTT, lanjut Gus Menteri, akan terus menjabarkan secara lebih detail terhadap 17 SDGs Desa Plus.

“17 plus artinya kita harus sempurnakan terhadap 17 gol di dalam SDGs yang menurut kita memang perlu disempurnakan,” ucapnya

17 tujuan pembangunan berkelanjutan desa yang terus digodok Kemendes PDTT adalah sebagai berikut:

1. Desa Tanpa kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Desa Berkesetaraan gender
6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi
7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa
9. Inovasi dan Infrastruktur Desa
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan
13. Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa
14. Ekosistem Laut Desa
15. Ekosistem Daratan Desa
16. Desa Damai dan Berkeadilan
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

Satker P3MD Provinsi Aceh Melakukan Monitoring dan Rakor Bersama Pendamping P3MD Aceh Utara

TPPI P3MD Kabupaten Aceh Utara

Sosmed Aceh Utara, Satker P3MD Provinsi Aceh Bapak Anzumar, Bapak Tarmizi dan ibu Evi berkunjung ke P3MD Kabupaten Aceh Utara (23/07/2020)
Rapat koordinasi dilaksanakan jam 10.00 wib dengan peserta TPPI Aceh Utara yang hadir dari Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Kuta Makmur, Kecamatan Dewantara dan Kecamatan Simpang Kramat turut hadir 1 (satu) org PLD, dan 23 Kecamatan lagi yang hadir koordinator pendamping nya

Kondisi pademi yang saat ini masih melanda dunia maka mempengaruhi pertemuan sehingga yang di undang terbatas juga dan pertemuan yang dilakukan tidak boleh terlalu lama

Rakor di Kantor TPPI P3MD Aceh Utara

P3MD Aceh Utara termasuk cepat dalam penyelesaian laporan induvidu, karena pada masa pademi sekarang ini pendamping tidak berdiam diri di rumah akan tetapi selalu berada di gampong untuk tetap memfasilitasi tahapan dalam rangka memperkuat implementasi UU Desa juga memperkuat pengembangan ekonomi perdesaan, maka harapan pimpinan untuk gaji pendamping diharapkan dapat di percepat, demikian yang disampaikan Bapak Tarmizi yang selaku korwil untuk wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe dan Pidie

Penyebaran virus Corona Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah di seluruh dunia. Beragam upaya terus dilakukan untuk mencegah penyebarannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker serta menerapkan protokol kesehatan jaga jarak, cuci tangan

Masker diserahkan Satker ke TA

Alhamdulillah, TPPI Aceh Utara yang personilnya terdiri dari TA 6 orang,
Pendamping Lokal Desa 215 orang, PDP & PDTI 101 orang. Kantor P3MD Aceh Utara operator 2 orang mendapatkan bantuan masker yang diberikan 324 pcs dari Satker P3MD Aceh

Masker diserahkan TA ke Koordinator Pendamping

Sebelumnya Kunjungan Satker P3MD Aceh ini juga banyak memberikan masukan-masukan kepada Pendamping Desa seperti terkait tahapan perencanaan, pola hubungan kerja, penguatan koordinasi baik sesama Pendamping Profesional maupun antara pendamping profesional dengan pihak Pemda

Pada sesi umpan balik, diskusi berjalan sangat alot karena banyaknya masalah-masalah yang disampaikan pendamping desa sesuai yang dihadapi desa dampingannya masing-masing. Namun, karena keterbatasan waktu sehingga tidak semua pendamping desa dapat menyampaikan pertanyaan.
Tenaga Pendamping Profesional Indonesia Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPI P3MD) Kabupaten Aceh Utara. (davi)

Personil TPPI P3MD Syamtalira Arun

Personil TPPI P3MD Muara Batu

Personil TPPI P3MD Matangkuli

Personil TPPI P3MD Nisam

Personil TPPI P3MD Tanah Pasir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Assalamualaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh

Ucapan terimakasih dari kami untuk dukungan bantuan yang diberikan Satker P3MD Aceh, sehingga atas bantuan masker ini kami TPPI P3MD mulai dari TA, PDP, PDTI, PLD saat beraktivitas memfasilitasi kegiatan di gampong tetap selalu pakai masker untuk jaga kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, Semoga kita semua tetap sehat sejahtera dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wata'ala, dilimpahkan rezeki yang barokah, dikuatkan keimanan dan ketakwaan serta membawa kemuliaan hidup dunia dan akhirat

آمِّيْن...آمِّيْن... يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Luar Biasa Capaian Penyaluran BLT dari Dana Desa s/d 20 Juli Tahun 2020 Mencapai Rp10,83 Triliun.

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar

BR/Humker/KDPDTT/VII/2020/22
Sosmed Aceh Utara | JAKARTA – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa per tanggal 20 Juli Tahun 2020 mencapai Rp10,83 Triliun.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat desa yang terdampak ekonomi akibat covid 19.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengatakan, sebanyak 81 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ujar Gus Menteri, sapaan akrabnya.

BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan.

Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp300 ribu per KPM per bulan.

Gus Menteri, mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp4,69 Triliun.

Selanjutnya penyaluran tahap II telah direalisasikan oleh 64.515 desa yang menyasar sebanyak 6.757.859 KPM dengan dana sebesar Rp4,05 Triliun.

Kemudian penyaluran tahap III telah direalisasikan oleh 35.857 desa yang menyasar sebanyak 3.453.286 KPM dengan dana sebesar Rp2,07 Triliun. Sedangkan penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp17,55 Miliar.

“Jadi total bulan pertama penyaluran (tahap I) sampai 4 (tahap IV) sudah Rp10,83 Triliun yang sudah tersalur BLT Dana desanya,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus menteri mengakui masih terdapatnya desa yang belum sama sekali merealisasikan penyaluran BLT Dana Desa. Misalnya terdapat 52 desa yang masih menunggu proses verifikasi status desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, tiga kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terkendala geografis.

Uniknya, lanjutnya, juga terdapat Desa yang sengaja tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena tidak satupun warganya masuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana Desa.

Di sisi lain, juga terdapat desa yang kebutuhan masyarakat miskin di desanya telah ditanggung oleh warga kaya di desa setempat.

“Misalnya di Malang, ada warganya yang tidak mau dana desa digunakan untuk BLT. Karena warga yang kaya meng-cover warga lain yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya tinggi,” ungkapnya.
Teks: Novri/Kemendes PDTT

Pentingnya Registrasi Bumdes Online, Pendamping Desa P3MD Aceh Ikut Memfasilitasinya Turun ke Gampong

Sosmed Aceh Utara - Banda Aceh, Respon Kebijakan Registrasi BUMDes, Pendamping Desa P3MD Aceh Genjot Registrasi Bumdes Online, Selasa, 21/07/2020

Konsultan Pendamping Wilayah (KPW1 Aceh) bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Provinsi Aceh Mursyidan menyahuti serius kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait Revitalisasi Bumdes dengan langkah pertama yang dilakukan Kemendesa yaitu memberi nomor registrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemberian nomor registrasi BUMDes ini bertujuan untuk transformasi ekonomi desa.Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam keterangan persnya pada Rabu, (08/07/2020) yang lalu.

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, revitalisasi BUMDes bertujuan untuk peningkatan ekonomi perdesaan,”ungkap Abdul Halim.“Kita (Kemendes PDTT) melakukan upaya revitalisasi dengan beberapa langkah strategis.

TAM Pengembangan Ekonomi Lokal Mursyidan

Langkah strategis yang kita ambil misalnya pemberian nomor register, agar lebih mudah dalam pengawasan dan pendampingannya. Harapannya ini bisa dilaksanakan secara sistemik,” sambungnya.
Sementara itu TAM.Pengembangan Ekonomi Lokal P3MD Aceh Mursyidan mengatakan bahwa secara Nasional Saat ini tercatat sudah 33.565 Bumdes melakukan Registrasi yang tersebar di 368 Kabupaten/Kota di 33 provinsi.“ BUMDes yang telah melakukan registrasi ini adalah BUMDes yang masih aktif, Administrasi BUMGnya lengkap , Pengurusnya aktif dan Unit usahanya pun berjalan.

Bumdes Apps

Di Provinsi Aceh sendiri Registrasi BUMDes/BUMG perhari ini Selasa/21 juli 2020 sudah mencapai 2.360 atau 44 %, kabupaten yang sudah berhasil 100 % progresnya adalah Pidie jaya sebanyak 221 BUMG nya sudah teregistrasi semua, di susul Sabang 18 BUMG, Pidie 226 BUMG sudah melakukan Registrasi di susul Aceh Tamiang dengan 196 BUMG nya sudah final melakukan Registrasi semuanya. Sementara Progres terendah registrasi BUMDes di Aceh adalah Nagan Raya masih 8 % yakni baru 18 Bumdes, sementara Simeulu dan Aceh Tenggara yang masih 9 Persen dan Gayo Lues 14 % .Kabupaten lainnya sudah mencapai 30 sampai 80 % persen.

Registrasi BUMDes Online

Melihat kondisi tersebut TAM.PEL P3MD Aceh dengan sigap mengambil langkah tepat dan strategis dalam rangka mengawal percepatan registrasi Bumdes ini, “setelah kita memantau progres Registrasi Bumdes Aceh yang bergerak lamban kita langsung bergerak cepat untuk mengambil langkah-langkah dan strategi percepatannya dengan memantau progres registrasi ini setiap saat , kita meminta progres dari lapangan setiap hari 2 kali baik pagi dan sore dilaporkan kepada kami untuk selanjutnya juga kita laporkan ke Pusat, kita juga menawarkan strategi “ one day one registrasi per PLD” minimal sekali harus ada perhari nya, Alhamdulillah dengan strategi ini progres registrasi Bumdes ini sudah mulai meningkat, kita sangat berharap peran Pemerintah Daerah yakni Pemerintah kabupaten/ kota hingga kecamatan untuk mendorong percepatan dan pengawalan registrasi ini sampai tuntas, Registrasi ini harus kita fasilitasi dan kita dorong Bersama karena ini sangat penting bagi BUMG kita , Hasil registrasi BUMG ini pun nanti akan di SK kan oleh bapak Menteri Desa setelah deadline registrasi ini berakhir. pungkas Mursyidan yang jabatannya sebagai TAM Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Sementara itu Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Aceh Zulfahmi Hasan Hasan menegaskan bahwa “Registrasi BUMDes Online ini sangat penting adanya ,registrasi BUMDes merupakan upaya mempercepat rebound(kebangkitan kembali) ekonomi desa yang di yakini sejalan dengan New Normal/ normal baru desa yang di canangkan Pemerintah beberapa waktu yang lalu.”

Untuk itu kita sudah Instruksikan para Pendamping Desa di semua level terutama sekali Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa(TA.PED) yang berada di kabupaten/kota untuk betul betul mengawal dan menfasilitasi Registrasi Bumdes ini, Bersama PD PLD harus kita kawal sampai ke desa desa, kita tidak segan segan melakukan pembinaan tertulis sesuai SOP Pendampingan kalau ada pendamping kita yng cuek dan acuh dengan proses registrasi ini”. Pungkas Zulfahmi.

Sementara itu berdasarkan data yang kita himpun perhari ini selasa 21 Juli 2020 Bumdes Provinsi Aceh yang aktif saat ini adalah sebanyak 5.417 BUMDes, yang sudah terdaftar 2.360 Bumdes (44 %), sisa yang belum terdaftar 3.057 (56 %), kita sangat berharap dalam 3 hari ini Progres regitrasi Bumdes Aceh meningkat signifikan atau paling kurang 90 % Bumdes kita berhasil terigistrasi di kemendesa, Pungkas Mursyidan yang sebagai TAM Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

1. Sosmed Aceh Utara, Nonton juga YouTube : Desa Online
2. Nonton juga link YouTube : Makanan yang Enak
3. Nonton YouTube : Bambu Kuning