BUMG BEUNA RASEUKI MENJUAL BAHAN & ALAT BANGUNAN TERLENGKAP

Foto Tim TPP Bersama Geuchik dan Perangkat Gampong

Samudera Pasee - Tim Tenaga pendamping profesional Aceh Utara bersama Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Yusri dan Pendamping desa pemberdayaan Zulkarnain, Zulkhairi, Saiful Afwadi, Jamaluddin, dan Pendamping lokal desa bersama Geuchik gampong Keude Meunjee IV Bapak Muhammad Yahya mengunjungi badan usaha milik gampong BEUNA RASEUKI yang menjual alat-alat bangunan listrik, keramik, cat dan lain-lain di Gampong Keude Meunye IV Kecamatan Baktiya Kabupate AcehnUtata Provinsi Aceh
BEUNA RASEUKI artinya dalam bahasa Indomesia Mudah-mudahan Dapat Rezeki. Ini merupakan nama badan usaha milik desa yang sangat memiliki makna mendalam sehingga badan usah milik desa ini bangkit sejak pak Geuchik M.Yahya diangkat pada tahun 2015. Pada tahun 2016 langsung bekerja pak Geuchik bersama perangkatnya membangun rumah toko sebanyak empat unit yang pekerjaan bangunan disana secara multiyears mulai 2016 dilanjutkan 2017, 2018 dan 2019. Ruangan bagian atas 4 unit bangunan ini tidak ada di sekat dinding, ruangannya luasnya 16 Meter x 16 Meter = 256 M2, digunakan sebagai tempat musyawarah masyarakat dan di ruangan ini ada sekitar 30 mesin jahit yang digunakan ibu-ibu PKK untuk belajar menjahit dan ada gurunya, kata Pak Geuchik M.Yahya

4 UNIT TOKO MILIK GAMPANG KEUDE MEUNJEE IV
KEC. BAKTIYA KAB. ACEH UTARA PROV. ACEH

Penjelasan pak Geuchik pun berlanjut untuk satu unit ruko disewa dengan harga tujuh juta setiap tahunnya jadi ada 3 unit tahun 2020 di sewakan sehingga masuk ke pendapatan asli gampong sebesar dua puluh satu juta. Satu unit di pakai untuk BUMG BEUNA RASEUKI menjual alat bahan bangunan baru buka 2 bulan ini, dengan omset 1 hari sebesar Rp.5.000.000,-
Gampong Keude Meunjee IV juga ada membangun sumur bor dengan dana desa dan air nya di distribusikan ke rumah-rumah penduduk secara gratis. Tidak payah bayar pak, penjelasan Pak Geuchik.
Saya sempat heran dan bertanya ke pada pak Geuchik nanti biaya listrik dan pemeliharaan terhadap sumur bor dari mana pak Geuchik, seandainya mesin pompa air rusak atau biasa jadi suatu saat nanti ada pipa pvc nya yang pecah.
Pak Geuchik sambil tersenyum menjawab, jangan khawatir pak khadafi, semua biaya sumur bor di tanggung sama Badan usaha milik desa jadi air sumur bor bisa di nikmati masyarakat secara gratis. Saya terkagum kagum mendengarkannya sambil memberikan ucapan selamat, hebat sekali bapak salut saya. Bisa bangun bangunan dan berjalan berjalannya unit usaha toko bangunan ini adalah bukti gampong nya pak geuchik menuju ke arah desa maju dan mandiri

Lokasi Toko Di Jalan yang Strategis

Sekarang telah berdiri toko megah sebanyak empat unit tepat di lokasi yang merupakan sentral nya meujee IV pemukiman meunasah maunya. Ada sekitar 24 desa sentralnya disini baik sembako dan membeli kebutuhan lainnya juga disinilah tempat perputaran ekonomi kecamatan Baktiya

Kami juga melakukan pengecekan gudang tempat penyimpanan 1000 zak semen yang kondisinya bagus dan aman

Untuk tahun 2021 melalui dana desa juga di plotkan anggaran untuk tambahan modal ke badan usaha milik desa sebanyak Rp.300.000.000,- kata Pak Geuchik

Demikianlah rekam jejak gampong yang hebat melakukan perputaran perekonomian di dalam wilayahnya.
Terimakasih telah membaca tulisan saya ini.

BUMG MALEM MUDA HARAPAN WARGA DESA

Foto: TAID,PDTI dan PLD Memonitoring 
Pembangunan Kandang Ayam Boiler 
dengan ukuran Luas kandang 90M×12M

Samudera Pasee | Aceh Utara - Sejarah pembangunan Gampong Blang Rheu adalah bermula dari sekolompok orang musafir datang dan menebang pohon untuk di jadikan pemukiman, maka menetaplah mereka dan membuka lahan pertanian. Minggu, 12/12/2020

Berawal yaitu sawah, setelah sawah dibuka mereka menanam serei dan juga tanaman lain. Akan tetapi tanaman yang subur dikala itu adalah serei. 

Para pengembara tersebut mendapat kan hasil panen yang dibawa ke pasar dengan memanggul dan berjalan kaki. lalu mereka pulang dan berkumpul, Pada saat itu belum ada meunasah yang ada hanya Balai Tua dalam bahasa Aceh (Balee Tuha). Lalu mereka merancang sebuah nama untuk tempat bermusyawarah di Gampong Blang Rheu (Sawah Serei). Hal ini dikarenakan gampong banyak menghasilkan serei (Rheu) demikianlah sejarah singkat tentang Gampong Blang Rheu. 

Gampong Blang Rheue berada dalam Kemukiman Buwah dan terdiri dari Tiga Dusun ( Ulee Jurong ) Yaitu, 

1. Tgk Ramou,
2. Mata Ie dan
3. Keuramat

Gampong Blang Rheue termasuk Daerah Pesisir Pantai dimana Mata Pencaharian Penduduk Selain Petani Sawah, Peternak juga Sebagai Petani Tambak. 

BUMDes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. 

BUMGampong Malem Muda Desa Blang Rheue merupakan wujud partisipasi dan peduli terhadap permasalahan masyarakat selama ini. Pada hari Jum`at tanggal 2 Juli 2017, masyarakat Desa Blang Rheue bersepakat mendirikan BUMGampong yang dituangkan dalam hasil Musyawarah Desa Blang Rheue tentang Pembentukan BUMGampong ( Badan Usaha Milik Gampong ) “MALEM MUDA” Gampong Blang Rheue sekaligus membahas penyertaan modal BUMDes “MALEM MUDA” yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Blang Rheue, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para tokoh masyarakat Desa Blang Rheue. BUMGampong Malem Muda beralamat di Gampong Blang Rheue Kemukiman Buwah Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun. Diusia yang masih muda ini kami terus berbenah khususnya dalam bidang manajemen serta menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga terkait khususnya bidang pertanian untuk lebih maksimal dalam melayani petani yang bertujuan untuk mewujud Program Swasembada Pangan Nasional yang merupakan Program Perioritas Bapak Presiden Replibik Indonesia untuk menuju Kedaulatan Pangan Nasional Indonesia di Mulai dari Desa sesuai dengan Nawacita

Gampong Blang Rheue telah melakukan Investasi ke BUMG nya mulai sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2020 mencapai 600 Juta lebih untuk keperluan pembangunan kandamg ayam boiler dengan ukuran Luas kandang 90M×12M dengan Luas lahan 90M×30M penyiapan kandang Boiler lengkap dengan fasilitas. Adapun Fasilitas yang disiapkan:

• Menyiapkan tangki air Fiberglass
• Menyediakan Genset Silent Diesel Bestpower 25 KVA (20.000 Watt)
• Disamping kandang ditanami jagung untuk kombinasi pakan nantinya
• Kualitas kandang tahan lama, mengadopsi teknologi galvanisasi hot-dip untuk menjamin jangka waktu pemakaian 15-20 tahun.
• Kondisi pertumbuhan yang sangat higienis. Pembersihan yang cepat dan mudah, disinfeksi setiap panen, mengurangi waktu antar panen.
• Kontrol otomatis pada ventilasi dan suhu. Ventilasi dikendalikan dan disesuaikan oleh pengontrol berdasarkan lingkungan di kandang
• Sistem yang sepenuhnya otomatis termasuk sistem pemberian makan, minum, kontrol lingkungan, sistem pembersih kotoran
• Sistem peningkatan otomatis yang lengkap. Kawanan yang sehat dan seragam, tingkat pertumbuhan yang meningkat, konversi pakan yang lebih baik, hingga memungkinkan untuk satu kali panen lebih banyak per tahun
• Sistem pemanenan broiler otomatis.Transportasi otomatis dari ayam pedaging yang siap untuk disembelih ke luar kandang dengan areal lahan yang sangat luas
• Daily manure removal, minimizes ammonia emissions in the house;
• Lantai kandang akan dijaga agar tetap lembut dengan diberikan jerami sekam. Mencegah pelepuhan dada ayam dan mendorong kaki ayam yang bersih dan sehat sehingga akan sangat higienis. Pemindahan broiler yang cepat dan hemat biaya. 
• Kepadatan kandang akan dijaga dengan pengontrolan yang kontinyu oleh penjaga kandang
• Kandang ini disiapkan untuk kafasitas 18.000 ekor anak ayam potong untuk di ternak menggunakan kandang yang canggih

Foto: Kandang untuk kafasitas 18.000 ekor ayam

Badan Usaha Milik Gampong Blang Rheue yang sedang melalukan pembangunan kandang ayam nantinya akan langsung difasilitas dengan alat pendukung agar langsung bisa difungsikan. Kandang peternakan Broiler ini merupakan peternakan yang canggih di gampong Blang Rheue karena dilengkapi dengan peralatan yang serba otomatis mulai dari memberi pakan dan minum ayam potong, juga akan mampu menghilangkan kotoran secara otomatis. Peternakan ayam potong di Gampong Blang Rheue merupakan peternakan broiler skala besar dengan kandang yang berkapasitas 18.000 ekor ayam

Foto: Kandang sudah siap untuk difungsikan 

Unit usaha BUMG ini akan menghasilkan daging ayam potong yang nanti akan di pasarkan melalui PT dan diedarkan ke pasar besar yang ada di Aceh Utara. Dengan adanya BUMG MALEM MUDA Milik Gampong Blang Rheue. Ini akan mengurangi angka pengangguran dikalangan masyarakat desa umumnya ditingkat Kecamatan Baktiya Barat dan Khusunya dikalangan masyarakat Gampong Blang Rheue. Kepala Desa (Geuchik) dan Aparatur Gampong serta Masyarakat sangat bersyukur dengan adanya Dana Desa ini yang dapat mensejahterakan masyarakat melalui peluang usaha dan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Ucapan Terimakasih juga terucap dari Kepala Desa dan Aparatur Gampong serta Masyarakat kepada TAID Kabupaten Aceh Utara dan PDTI Kecamatan Baktiya Barat Serta Kepada PLD yang sudah membantu dan membimbing demi terlaksananya dan terbentuknya Usaha ini.

Foto: Perlengkapan kandang yang sudah disiapkan 

TUJUAN PENDIRIAN BUMGampong 

1. Meningkatkan perekonomian gampong;
2. Mengoptimalkan aset gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan gampong;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi gampong;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan pendapatan asli gampong.

LANDASAN HUKUM BUMGampong

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang￾Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Bupati Aceh Utara
6. Peraturan Geuchik Gampong Nomor 3/2025/2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong.

STRUKTUR ORGANISASI

Penetapan Kepengurusan BUMGampong sesuai dengan Surat Keputusan Geuchik Gampong Nomor : /2025/2017 

Foto Struktur Organisasi 

UNIT USAHA 

BUMGampong Malem Muda menjalankan Usaha dalam Bidang : 

1. Unit Usaha Peternakan Dalam Unit Usaha ini BUMG Memaksimalkan Peternak untuk dapat mengembangkan Pengemukan Sapi yang keutungannya juga dirasakan oleh Peternak. 
2. Unit Usaha Perikanan Dalam Unit Usaha ini BUMGampong Memberikan Modal bagi Petani Tambak yang berupa Racun Pestisida, Pupuk, Benih dan Pakan dan Hasilnya nanti juga dapat dirasakan oleh Petani juga. 
3. Unit Usaha Pertanian Dalam Unit Usaha ini BUMGampong yang itu dengan Memfasilitasi Petani Untuk dapat Bertani dengan Baik dan Hasilnya nanti dapat dirasakan Petani. 

KEUANGAN 

Asset merupakan bagian utama dalam menjalankan suatu organisasi. Hal ini juga sangat penting bagi BUMGampong. Dimana di BUMGampong “MALEM MUDA”, Aset terbagi menjadi 2 bagian yakni,

Aset Lancar berupa : 

1. Kas, adapun jumlah kas yang saat ini berada di tangan/petty cash/kas kecil sejumlah Rp 5.000.000,-
2. Bank, saat ini memiliki 1 Rekening di Bank Aceh Capem Sampoyniet. 

Penyertaan Modal 

Sejak dibentuknya BUMGampong “MALEM MUDA”, Gampong Blang Rheue sudah melakukan penyertaan modal, hal ini menggambarkan keikutsertaan dan kepedulian pemerintah baik Daerah, Provinsi maupun Pusat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMGampong. Adapun rincian penyertaan modal setiap tahunnya kepada BUMGampong “MALEM MUDA” sebagai mana tersebut dibawah ini 

Modal BUMG

KERJASAMA/PARTNERSHIP 

Selama berjalannya BUMGampong “MALEM MUDA”, dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, BUMGampong “Malem Muda” untuk saat ini sudah menjalankan kerjasama dengan pihak lain pada tahun 2019. 

PENUTUP 

Profile BUMGampong “MALEM MUDA” dibuat sebagai gambaran atas penggunaan dana desa dalam pengembangan BUMGampong guna tercapainya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa Blang Rheu. 

Best Practice, oleh: 

JUFRIADI, ST 

Pendamping Lokal Desa (PLD Gampong Blang Rheue) Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara 

UMAR KHATIP, ST 

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara

Demikian liputan hari ini penulis rangkum sebagai bahan bacaan online. (davi)

TPP P3MD Aceh Utara Melakukan Monitoring Lapangan Agar Progres Kegiatan Sesuai RKTL

 
Sosmed Aceh Utara | Seunuddon - TPP P3MD Aceh Utara TAPP Mukhtarisyah, TAPED Risna Hasnita, TAID Muhammad Chadapi Barawas, TATTG Tgk. Yusak melakukan tindak lanjut hasil Konperensi Pers Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, sekaligus memantau Tahapan Perencanaan 2021 dan Capaian Progres Bidang Pembangunan Dana Desa 2020, Perkembangan penyaluran BLT, Capaian instal aplikasi eDMC dan eHDW, serta BUMG. Kecamatan Seunuddon berlokasi di Aula Kecamatan Tim TA bersama Kasie PMD memberikan arahan kepada PDP, PDTI, PLD. Kecamatan Syamtalira Bayu bertempat di sekretariat pendamping, Tim TAPM memberikan arahan dan bimbingan kepada PDP, PDTI, PLD Rabu, 23 September 2020

Progres Kegiatan harus sesuai Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), mengingat tahun anggaran 2020 tinggal 3 bulan 6 hari lagi.

Latar belakang kehadiran kebijakan SDGs desa

1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah
2. Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pembangunan desa yang lebih terfokus

Model Pembangunam Desa diturunkan dari SDGs Nasional menjadi SDGs Desa

• Pasal 6: Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data
• Pasal 17: Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional

SDGs Desa adalah upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui perwujudan: 

1.  Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh merata
3. Desa peduli kesehatan
4. Desa peduli lingkungan
5. Desa peduli pendidikan
6. Desa ramah perempuan
7. Desa berjejaring
8. Desa tanggap budaya

Output: Profil Desa

1. persentase capaian atas 18 Tujuan SDGs Desa
2. capaian atas 8 tipe desa berdasarkan SDGs Desa
3. Leveling Indeks Desa, dalam kategori sangat tinggi (A), tinggi (B), sedang (C), rendah (D) dan sangat rendah (E); secara kualitatif menjadi tertinggal, berkembang, mandir

Situasi & Kondisi Desa

1. Setiap desa dapat mengetahui kondisi desa masing-masing, sementara Kades mengetahui data BNBA di desanya
2. Rekomendasi semua perencanaan jangka menengah dan tahunan merujuk kepada data SDGs, dan diarahkan untuk mencapai SDGs desa, kec, kab/kota, provinsi

Target

1. Adanya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual (evidence)
2. Intervensi K/L, Pemda (Provinsi, Kab/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa

"Tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (SDGs Nasional)"

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021: Pencapaian SDGs Desa

• Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa  pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 8)
• penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)
• pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 12)

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

• pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs Desa 17)
• Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)
• penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa (SDGs Desa 2)
• Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)

3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)

Indikator Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 (1)
Desa Tanpa Kemiskinan

1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
2. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100%
3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%
5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%

Desa Tanpa Kelaparan

1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%
2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%
3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan

Indikator Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 (2)
Desa Sehat dan Sejahtera

1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
2. Unmeet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%
4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0
5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0
6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%
7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%
8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100%
9. Persentase perokok <18 tahun mencapai 0%
10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT
11. Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial
12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%
13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%
14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5

Indikator Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 (3)
Keterlibatan Perempuan Desa

1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%
2. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%
4. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%
5. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun
6. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
7. APK SMA/SMK/MA/sederajat mencapai 100%
8. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%
9. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%
10. Unmeet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis

Indikator Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 (4)
Desa Berenergi bersih dan terbarukan

1. keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200 KwH/kapita
2. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%
3. Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga
4. Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%

Pertumbuhan ekonomi desa merata

1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta
2. Pekerja sektor formal minimal 51%
3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya
4. Tingkat pengangguran terbuka 0%
5. PKTD menyerap >50% penganggur di desa
6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%
8. Wisatawanmeningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa

Indikator Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 (5)
Konsumsi dan Produksi desa sadar lingkungan

1. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga
2. Tersedia unit pengolah sampah

Desa damai berkeadilan

1. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%
2. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan
3. Pekerja anak mencapai 0%
4. Perdagangan manusia mencapai 0%
5. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0%
6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik
7. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes
8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku
9. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi
10. Perempuan dalam BPD dan peragkat desa mencapai minimal 30%
11. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100
12. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100%
13. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%
14. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani

Indikator Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 (6)
Kemitraan untuk pembangunan desa

1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun
2. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional
3. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi
4. Komoditas desa yang diekspor meningkat
5. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik
6. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa
7. Tersedia data SDGs setiap tahun

Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama
2. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa
3. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin
4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun
6. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes
7. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota
8. Bumdes/ma terakreditasi minimal B
9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif
10. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50% 
11. Aset desa meningkat
12. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30%

Mekanisme Penggunaan Dana Desa 2021

• Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
• Swakelola
• Pembiayaan permodalan BUMDes/M

Demikian liputan hari ini penulis rangkum sebagai bahan bacaan online. (davi)

DPMG Aceh dan KPW Aceh Melakukan Rakor Bersama Pendamping P3MD Aceh Utara

Sosmed Aceh Utara | Lhokseumawe - Tim KPW Provinsi Aceh Korprov Bapak Zulfahmi Hasan, TAM Infrastruktur Desa (ID) Bpk.Busra, TAM Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Bpk. Mursyidan, TAM Pengelolaan Data dan Informasi Pemb. desa (PSI & PD) Bpk. Yosi Suryaningrat, TAM pelayanan sosial dasar (PSD) Bpk. Maulizan dan DPMG Provinsi Aceh ibu Darwati beserta tim berkunjung ke P3MD Kabupaten Aceh Utara, Jum'at 18 September 2020 

1.Korprov Menjelaskan Capaian Penyaluran BLT dan Fasilitasi Perencanaan DD TA 2021
2. Desa Digital Dijelaskan Oleh Pak Yosi Suryaningrat
3. Penyerahan secara simbolis Hand Sanitizer
4.Tangan bersih langsung nikmati Chaco Cokelat sedap penjelasan pak Dedy dari Banda Baro
5. KINCA DUREN PAKAI KETAN HITAM

Klik Link ULR diatas untuk menonton di YouTube

Rapat koordinasi dilaksanakan jam 14.00 wib selesai shalat Jum'at dengan peserta TPPI Aceh Utara yang di hadiri koordinator pendamping dari 27 kecamatan. Rapat koordinasi khusus dengan acara:

• Penyampaian informasi program oleh Korprov, beserta TAP Aceh
• Penyerahan secara simbolis Hand Sanitizer.

Alhamdulillah, TPPI Aceh Utara yang personilnya terdiri dari TA 6 orang, Pendamping Lokal Desa 215 orang, PDP & PDTI 101 orang. Kantor P3MD Aceh Utara mendapatkan bantuan Hand Sanitizer yang diberikan setiap orang mendapatkan 1 botol besar 500 ML, 1 botol kecil untuk isi ulang yang disalurkan dari DPMG Aceh melalui APBA

Sebelumnya Kunjungan ini Korprov Aceh Bpk. Zulfahmi Hasan memberikan informasi capaian penyaluran bantuan langsung tunai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan target capaian yang harus segera dituntaskan sampai akhir bulan Desember tahun 2020, kemudian dilanjutkan memberikan masukan-masukan kepada Pendamping Desa seperti terkait tahapan perencanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada saat nantinya pendamping memfasilitasi musyawarah desa
Memperkuat kesinambungan Program Padat Karya Tunai (PKT)
Pemulihan ekonomi dengan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Desa.
Melanjutkan pengembangan potensi dan produk unggulan desa, termasuk desa wisata.
Memperkuat pengembangan usaha pertanian/peternakan/perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional
Pengembangan desa digital untuk Meningkatkan produktivitas dan transpormasi ekonomi desa
Mendukung perbaikan fasilitas pukesdes dan polindes, pencegahan penyakit manular dan penurunan Sunting di Desa.

Dilanjutkan ngopi bareng bersama pendamping desa di FN Coffee sambil menikmati segelas kopi Aceh dengan kinca duren pakai ketan hitam citatarasanya mantul (mantap betul). Alhamdulillah, merasakan rezeki yang di terima pendamping dari blt yang disalurkan bpjs (davi)

Luar Biasa Capaian Penyaluran BLT dari Dana Desa s/d 20 Juli Tahun 2020 Mencapai Rp10,83 Triliun.

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar

BR/Humker/KDPDTT/VII/2020/22
Sosmed Aceh Utara | JAKARTA – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa per tanggal 20 Juli Tahun 2020 mencapai Rp10,83 Triliun.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat desa yang terdampak ekonomi akibat covid 19.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengatakan, sebanyak 81 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ujar Gus Menteri, sapaan akrabnya.

BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan.

Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp300 ribu per KPM per bulan.

Gus Menteri, mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp4,69 Triliun.

Selanjutnya penyaluran tahap II telah direalisasikan oleh 64.515 desa yang menyasar sebanyak 6.757.859 KPM dengan dana sebesar Rp4,05 Triliun.

Kemudian penyaluran tahap III telah direalisasikan oleh 35.857 desa yang menyasar sebanyak 3.453.286 KPM dengan dana sebesar Rp2,07 Triliun. Sedangkan penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp17,55 Miliar.

“Jadi total bulan pertama penyaluran (tahap I) sampai 4 (tahap IV) sudah Rp10,83 Triliun yang sudah tersalur BLT Dana desanya,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus menteri mengakui masih terdapatnya desa yang belum sama sekali merealisasikan penyaluran BLT Dana Desa. Misalnya terdapat 52 desa yang masih menunggu proses verifikasi status desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, tiga kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terkendala geografis.

Uniknya, lanjutnya, juga terdapat Desa yang sengaja tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena tidak satupun warganya masuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana Desa.

Di sisi lain, juga terdapat desa yang kebutuhan masyarakat miskin di desanya telah ditanggung oleh warga kaya di desa setempat.

“Misalnya di Malang, ada warganya yang tidak mau dana desa digunakan untuk BLT. Karena warga yang kaya meng-cover warga lain yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya tinggi,” ungkapnya.
Teks: Novri/Kemendes PDTT