Masyarakat Berkeinginan Mengelola SPBU Nelayan di Kecamatan Muara Batu Melalui Bumdes Desa Tanoh Anoe

Komisi III DPRD Aceh Utara Pertanyakan SPBU Nelayan
Sosmed Aceh Utara – Dalam rangka mendongkrak kenaikan PAD Aceh Utara, Komisi III DPRD setempat gelar RDP dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait SPBUN di kecamatan Muara Batu, Jum’at, (14/02/2020).

Dalam RDP tersebut, salah satu topik penting yang kita bahas menyangkut dengan sistem dan mekanisme pengelolaan SPBU Nelayan di Kecamatan Muara Batu.

Demikian ungkap, Sekretaris Komisi III DPRD Aceh Utara ,Jufri Sulaiman kepada Chapnews, melalui pers rilis, Sabtu, (15/02/2020).
Menurutnya, bangunan SPBUN ini dibangun oleh BRR pasca tsunami dan telah dihibah kepada Pemkab Aceh Utara, dimana awal pembentukan SPBUN ini dikelola oleh koperasi.

Namun dikarenakan persyaratan Pertamina harus dikelola oleh perusahaan dan berbadan hukum sesuai dengan persyaratan dari Pertamina.

Kemudian PT. Energi Mutu Pratama yang bersedia menyetor downpayment sebagai syarat utama untuk mendapatkan alokasi BBM solar bersubsidi untuk kebutuhan boat dan kapal nelayan di kecamatan muara batu. Ujar Ketua komisi III, Razali abu.
Ada laporan masyarakat kepada komisi III tentang pengelolaan SPBUN tersebut yang mana,

masyarakat berkeinginan mengelola SPBUN tersebut melalui bumdes desa tanoh anoe.

Dijelaskan bahwa dari hasil RDP kami dengan DKP, Komisi III akan memfasilitasi antara pemerintah daerah, DKP, PT Energi Mutu Pratama dan tokoh masyarakat tanoh anoe untuk mencari solusi terbaik untuk pengelolaan SPBUN tersebut.

Sehingga kedepan bisa lebih bermanfaat untuk peningkatan PAD aceh utara, memberi efek manfaat untuk desa tanoh anoe sendiri serta ketersediaan BBM untuk nelayan tidak terkendala. sambung sekretaris Komisi III Jufri Sulaiman.

“Saya sudah sepakat dengan kawan-kawan anggota komisi III untuk terus bekerja dan melakukan rapat dengan dinas untuk mengetahui persoalan yang selama ini dihadapi oleh dinas sehingga PAD aceh utara jalan di tempat, ujar ketua Komisi III, Razali Abu.Selanjutnya, kedepan PAD Aceh Utara harus meningkat salah satunya dengan efektifnya dinas dalam mengelola dan mendata aset yang potensial.

Sehingga tahun 2021 PAD Aceh Utara bertambah dan bisa dimanfaatkan untuk menambah biaya pembangunan aceh utara. Jelas Razali Abu politisi Partai Aceh yang didampingi oleh sekretaris komisi III Jufri sulaiman politisi partai Gerindra. (fitrie)

Komisi III DPRD Aceh Utara Pertanyakan SPBU Nelayan

Sosmed Aceh Utara, Nonton juga YouTube : Desa Online
Nonton juga link YouTube : Makanan Enak
Nonton YouTube : Bambu Kuning